Warta |
WASPADA ONLINE |
"Kami menganggap perusahaan kelapa sawit di Subulussalam dan Singkil sejauh ini tidak mampu memberikan kemajuan baik untuk kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaan itu dan untuk kemajuan kedua pemerintah daerah itu," ungkap Ardhiyanto, jurubi cara Aliansi Mahasiswa Peduli Subulussalam-Singkil (AMPESS) Banda Aceh, siang ini.
Pasalnya, kata dia, selama ini keberadaan puluhan perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan ribuan hektar lahan yang digarap itu hanya membuat masyarakat kian menderita dan permasalahan kian hari kian bertambah.
"Ini jelas terlihat, dari dulu permasalahan perkebunan sawit belum kunjung usai, baik masalah lahan diserobot, masalah plasma, kesejahteraan buruh, dan CSR yang terus diabaikan perusahaan-perusahaan itu, hingga kini masih menjadi hal yang paling membuat kedua pemerintah daerah terus didatangi masayarakat untuk menuntut sebuah keadilan," kata Ardhi.
Seharusnya, sebut dia, pemerintah setempat berpikir kenapa permasalahan ini terus terjadi tanpa henti-hentinya. Jadi, ini jelas karena ketidakmampuan pemerintah setempat membuat program kemandirian bagi rakyatnya, sehingga memberikan tanah dan hutan dikelola pihak swasta dan masyarakat terus dijadikan buruh tani bagi perusahaan tersebut.
"Untuk kami, mereka mendesak kepada Pemko Subulussalam dan Pemkab Aceh Singkil agar tidak lagi memberikan izin-izin bagi perusahaan Hak Guna Usaha (HGU) untuk ke depannya," ujarnya.
Editor: SASTROY BANGUN
Tidak ada komentar:
Posting Komentar